With the Name of LOVE: Juni 2008

DAMPAK SOSIAL KRISIS MONETER TAHUN 1997 DI INDONESIA
Pada masa perkembangan di era globalisasi ini, Indonesia telah dilanda krisis moneter, yang mana ini merupakan suatu awal menjadi salah satu penyebab kehidupan masyarakat di Indonesia menjadi terpuruk. Krisis perekonomian yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia telah menimbulkan dampak social yang luas di masyarakat. Dampak tersebut diantaranya dirasakan di bidang ekonomi secara umum, politik dan budaya.
Sejak pertengahan tahun 1997 tersebut, pada saat Indonesia didera krisis perekonomian (krisis moneter), yang sebenarnya merupakan akumulasi persoalan di masa lalu yang memuncak seiring dengan terjadinya krisis regional di hampir semua belahan asia Krisis ini ditandai dengan adanya penurunan secara drastis pada nilai tukar rupiah terhadap dollar, yang pada akhirnya membuat kinerja perekonomian Indonesia banyak yang mengandalkan utang dalam dollar, dan pemasukan dalam rupiah pun menjadi “collapse”. Kondisi perekonomian seperti ini akan merambah ke semua sector, likuidasi beberapa bank, penutupan beberapa perusahaan, PHK besar-besaran, dan harga-harga sembako yang semakin melonjak. Sehingga krisis moneter ini akan memicu terjadinya krisis social di masyarakat, yang akhirnya juga dapat memciu krisis politik tersebut.
Krisis social yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mana akibat dari adanya krisis moneter ini, antara lain; kriminalitas melonjak dan kekerasan kolektif meningkat. Sedangkan pada krisis politik yang terjadi akibat adanya krisis social yang dipicu oleh krisis moneter tersebut adalah Soeharto mulai kehilangan legitimasi politiknya. Puncak dari segala kegaduhan ini berujung dengan perestiwa-perestiwa kekerasan politik menjelang (perestiwa Semanggi I) dan setelah mundurnya Soeharto dari kursi Keperesidenan pada tanggal 21 Mei 1998 (perestiwa semanggi II), dan beberapa perestiwa kekerasan lainnya yang umumnya terjadi dalam latar belakang perebutan kekuasaan politik.
Runtuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah berkuasa selama 33 tahun yang diiringi dengan gelombang kekerasan terhadap etnis minoritas, wanita, dan pihak lemah lain, membuat banyak pihak bertanya-tanya mengapa negeri ini mengalami kekacauan berdarah setiap melewati proses transisi. Krisis dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, yang percaya bahwa krisis itu disebabkan oleh unsur eksternal, yaitu perubahan sentiment pasar uang secara cepat yang menimbulkan panic financial. Panik financial ini dengan proses penularan (contagion menjadi krisis). Dan kedua, yang berpendapat bahwa krisis timbul karena adanya kelemahan structural di dalam perekonomian nasional, dalam system keuangan atau perbankan dan praktek kapitalisme kroni atau kapitalisme “ertsatz”.
Krisis di Indonesia merupakan kombinasi dari adanya gejolak eksternal melalui dampak penularan pada pasar financial dengan ekonomi nasional yang mengandung berbagai kelemahan structural, yaitu system perbankan dan sector riilnya. Dalam perkembangannya krisis ekonomi menjalar ke krisis social politik karena kelemahan pada system social politik Indonesia. Proses terjadinya ini diawali dengan adanya gejolak yang berdampak penularan pada pasar uang yang dihadapi oleh Pemerintah dengan mengandalkan kebijaksanaan moneter yang berlaku saat itu.
Dalam pelaksanaan kebijakan itu dapat dilalui dengan pelebaran rentang jual beli BI dan intervensi pasar pada waktu kurs di pasar uang “spot” melampaui apa yang ditentukan. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan moneter yang menyertai langkah intervensi pasar ternyata suku bunga yang meningkat telah memberatkan bank-bank yangf kurang sehat, bahkan pada putaran selanjutnya bank yang sehatpun dapat pula menderita dari penciutan likuiditas dalam perekonomian.
Dalam proses tersebut, gejolak yang melanda pasar uang dengan dampak penularan ini pada akhirnya mengungkap kelemahan perbankan nasional. Sektor perbankan Indonesia yang lemah tersebut kemudian mengalami distress, yang secara cepat berubah menjadi krisis, karena turunya kepercayaan masyarakat (deposan) yang kemudian melakukan penarikan dana secara bersama dan besar-besaran pada banyak bank. Masalahnya menjadi sistemik, menyangkut banyak bank dan system perbankan.
Oleh sebab itu, pemilik dana mencoba melakukan tindakan penyelamatan dana mereka dengan memindahkannya pada bank yang dalam persepsi mereka aman. Setelah perbankan mengalami krisis, secara cepat kemudian masalahnya menjalar ke sector riil dalam perekonomian dan pada akhirnya terjadilah krisis ekonomi. Kalau dari gejolak pasar uang timbul krisis perbankan karena lemahnya perbankan, maka dari krisis perbankan timbul krisis ekonomi yang disebabkan oleh lemahnya sector riil dari perekonomian nasional, antara lain karena praktek kapitalisme ersatz yang penuh dengan KKN dengan masalah yang melekat padanya.
Setelah itu dengan cepat krisis menjalar menjadi krisis social dan politik, serta budaya, juga karena kelemahan structural pada kehidupan social politik serta lemahnya berbagai nilai budaya di masyarakat. Lemahnya struktur social politik ini merupakan akibat dari penekanan pendekatan keamanan dengan penciptaan kestabilan social politik secara dipaksakan dalam era kepemimpinan orde baru. Kestabilan ini dicapai melalui cara-cara represi, menghilangkan semua unsure yang berpotensi menjadi pesaing dari penguasa dengan cara apapun, bahkan yang melanggar hak asasi. Namun sayang, kestabilan yang dapat dicapai dengan rekayasa ini merupakan kestabilan semu, dan tidak tahan lama. Kelemahan yang terungkap dalam krisis ini adalah sikap hidup yang lebih besar pasar dari pada tiang. Serta sikap hidup yang tertutup dan mendasarkan diri atas tribalism, menggunakan istilah yang digunakan oleh Prof. Arif Budiman.
Krisis Indonesia merupakan gabungan dari factor eksternal dan kelemahan di dalam yang secara bergandengan telah menimbulkan proses penularan secara meluas dan mendalam dan telah menyebabkan krisis yang dialami Indonesia menjadi paling buruk di antara Negara-negara yang ,menderita krisis. Demikian pula arus lokasi social dan mulai timbulnya tanda-tanda pemulihan posisi Indonesia lebih buruk dari kedua Negara tersebut. Kelemahan di dalam bidang ekonomi, menyangkut tiga hal yaitu: pertama, besarnya pinjaman perusahaan jangka pendek dalam mata uang asing (dollar) tanpa ada perlindungan. Praktek pembiayaan usaha yang sangat mengandalkan pinjaman sehingga debt to equity ratio di Indonesia terlalu tinggi. Dana ini digunakan untuk investasi yang kurang baik diperhitungkan resikonya, seperti properti. Penghasilan investasi dalam rupiah, padahal sumber dananya, bahkan yang dari dalam negeri, dalam dollar. Invetasi jangka panjang dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Semua ini secara perhitungan ekonomi sudah membahayakan. Padahal masih ditambah lagi dengan banyaknya pemborosan dan kebocoran karena lemahnya “governance” dalam praktek kapitalisme kroni. Yang kedua lemahnya system perbankan di Indonesia yaitu banyaknya Bank dengan permodalan yang tidak kuat, besarnya kredit macet dan kepatuhan terhadap peraturan kehati-hatian yang lemah, kurang transparansi dengan pengawasan yang tidak kuat pula serta “governance” yang lemah pada perbankan sendiri maupun pihak otoritasnya. Ini masih kurangnya transparansi, pada pemerintah dan swasta, sehingga menimbulkan banyak salah pengertian di masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu kelemahan sector riil sebagai akibat dari “crony capitalism” dengan ketidakefisienan praktek monopoli dan oligopoly serta kebocoran karena korupsi dan kebocoran-kebocoran lain sedangkan diluar ekonomi, terhadap kelemahan-kelemahan struktur social dan politik. Sistem kenegaraan kita yang terlalu terpusat pada kekuasaan eksekutif dan mementingkan kestabilan social dan politik dengan cara yang represif, meniadakan segala bentuk oposisi dan beda pendapat di semua kehidupan bernegara dan bermasyarakat, telah menghasilkan kestabilan yang “semu”. Ketabilan semu ini rontok sangat cepat pada waktu Indonesia dilanda krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi telah mengungkap lemahnya kelembagaan social dan plitik Indonesia, sebagaimana gejolak keuangan yang mengungkap lemahnya kelemahan perbankan dan keuangan Indonesia. Pada waktu keadaan ekonomi membaik, kelemahan-kelemahan ini meskipun diketahui oleh kebanyakan orang, tidak perlu ahli atau pakar gampang untuk dilupakan.
Adapun hal-hal yang terkait dalam beberapa sifat yang mendorong krisis atau mempersulit daya tahan menghadapi gejolak, yaitu: pertama, terdapat hidup yang lebih besar pasak daripada tiang pada taraf nasional, perusahaan dan secara individu, baik dalam kegiatan ekonomi maupun hidup bermasyarakat dan bernegara. Dan kedua adanya krisis nilai budayaseperti ketertutupan, feodalistis dan tribalisme.
Pada dasarnya pengalaman pembangunan yang lalu dan krisis serta penaggulangannya, dari keberhasilan dan kegagalan, pembagunan di masa depan harus lebih merata ke semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang berdasarkan pada azas keadilan dan demokrasi. Pembangunan merupakan suatu transformasi dari masyarakat, suatu perubahan dari hubungan-hubungan tradisional, cara berfikir tradisional, cara-cara tradisional dalam melaksanakan bermacam-macam kegiatan kea rah yang lebih modern.
Pada proses transformasi ini harus terus menerus dilakukan untuk menyempurnakan pembangunan dengan sasaran-sasaran yang diinginkan bersama. Selama ini masyarakat Indonesia telah menjalani hidup yang pada dasarnya bias dikatakan lebih besar pasak daripada tiang dengan segala akibat-akibat negatifnya. Karena itu, dalam pembangunan setelah krisis ini perlu memperhatikan hal-hal berikut di bawah ini, yaitu:

Manusia Indonesia baru harus dapat menghindarkan diri dari hidup yang lebih besar pasak dari pada tiang dalam segala aspek kehidupannya. Sikap ini harus diganti dengan semangat kebanggaan meraih yang diinginkan dengan jerih payah sendiri, tanpa jalan pitas atau jalur cepat melalui KKN
Manusia Indonesia baru harus berani mengganti “tribalism” dengan budaya yang lebih manusiawi, budaya ketertutupan dengan keterbukaan, feodalisme dengan demokrasi dan eksklusivisme dengan inklusivisme.

Dalam laju pembangunan mungkin sama pentingnya dengan tingkat kemajuan. Efeknya adalah sama dengan sebaliknya dari maksud-maksudnya, laju yang cepat mengingkatkan ketegangan-ketegangan social dan angka pertumbuhan yang rendah menguranginya. Adapun pendapat Marxis mengnai hal ini bahwa kemajuan tekhnologi meningkatkan antagonism social, akan tetapi dia mendapatkan perbaikan. Perbedaan antara masyarakat-masyarakat stabil dan masyarakat di dalam proses akselerasi pembangunan mungkin sama pentingnya dengan perbedaan antara masyarakat maju secara berlebih-lebihan dan masyarakat terbelakang (primitif). Di dalam suatu perkembangan dari suatu gejolak menjadi krisis, dan dari krisis yang satu ke krisis yang lain telah menjadi proses dari timbulnya masalah, langkah-langkah mengatasi masalah dan reaksi dari pasar serta masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar, semuanya telah tercampur. Derbagai pelajaran telah dapat dipetik, baik dari mengidentifikasi sebab musababnya maupun sifat dari krisis dan efektif tidaknya langkah mengatasi masalah yang diambil. Dalam kaitan ini, harus diterima bahwa dalam menghadapi suatu penularan (contagion), kata-kata the sooner the better dan the problems are usually are bigger than expected, memang sangat tepat. Karena itu untuk keluar dari krisis kita tidak mempunyai kemewahan untuk berlambat-lambat dank arena prosesnya panjang serta berat maka harus berani menerima banyak kekecewaan selama proses tersebut. Ini menuntuk kita untuk jangan cepat putus asa, tetapi jangan cepat merasa puas juga.
Mengenai jalan keluar yang akan dijalankan harus disesuaikann dengan masalah yang dihadapi. Karena krisis ini bukanlah bersifat single variable, maka jalan keluarnya tidak mungkin hanya dengan satu aspek saja. Aspeknya banyak, yang satu terkait dengan yang lain, oleh karena itu pendekatannya harus sistemik, dalam keseluruhan kaitannya. Bukan berarti semua harus diselesaikan sekaligus, karena dalam bidang ekonomi saja ada masalah jangka pendek dan jangka panjang, dan ada pula mikro dan makro yang semuanya itu harus dilakukan. Dalam hal ini, pemilihan prioritas dan pentahapan yang realistis mungkin perlu diperhatikan. Namun dari pelajaran yang tersebut di atas, karena tidak harus menerima kekecewaan, maka pendekatan ini terus menerus, konsisten tetapi fleksibel atau mudah. Adapun berbagai langkah jalan keluar yang sudah dicoba untuk dilakukan, yang pada dasarnya menyangkut dengan bberapa aspek, yaitu: kebijakan makro, moneter dan fiscal untuk mengatasi masalah nilai tukar, inflasi dan memburuknya perekonomian, kebijaksanaan restrukturisasi keuangan dan perbankan, ternasuk pula restrukturisasi perusahaan, kebijaksanaan restrukturisasi sector riil, kebijakan restrukturisasi kelembagaan dan penanggulangan dampak social krisis dengan program jaringan social. Pendekatannya sendiri dari cara penganggulangan gejolak moneter pada tingkat permulaan sampai meminta bantuan IMF dalam bentuk “stand by arrangement” dengan segala aspeknya bias dibahas secara tersendiri. Posisi Indonesia memang aneh jika dibandingkan dengan Negara-negara lain yang terkena krisis (Korea dan Thailand). Meskipun pada awal permulaannya langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi masalah berjalan dengan lebih baik dari Negara lain. Dan meskipun pada kondisi permulaannya Indonesia relative lebih baik akan tetapi ternyata kondisi Indonesia dalam krisis ini adalah paling buruk dibandingkan dengan Negara-negara lain. Dari permasalahan social politik tersebut, pada kenyataannya yang terjadi adalah terjadinya pergantian antar pimpinan nasional, mulai dari pimpinan Presiden Soeharto beralih ke pimpinan Presiden B.J Habibie. Ini berlangsung pada tanggal 21 Mei 1998, didahului dengan kekacauan social yang memalukan kita sebagai manusia Indonesia. Kebanggaan akan gerakan mahasiswa yang akhirnya berhasil menumbangkan pada kekuasaan orde baru yang ternodai oleh adanya kekacauan social yang menyangkut pengrusakan harta benda, pembakaran, perampkan, pemerkosaan yang sangat biadab dan tidak bermoral itu. Ini Nampak terlihat terjadi karena cara berpikir berdasarkan “tribalism” tadi.
Pada kenyataannya sekarang ini, masih terdapat pemerintahan baru tetapi tidak disertai dengan “good governance” yang sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.
Banyaknya langkah positif yang dilakukan pemerintah dari mulai transparansi, kebebasan pers, kepedulian pada hak demokratis, dimulai dengan mempersiapkan pemilu, akan tetap saja masalahnya, pemerintahan yang legal ini belum legitimate, belum mempunyai kredibitas yang mantap. Mengenai masalah social politis ini tetap menghinggapi Indonesia dewasa ini, kelembagaan social, hokum dan ekonomi masih runyam. Memang seperti dikemukakan diatas, ini masalah lama yang baru mencolok dengan terjadinya krisis. Masalahnya sangat banyak dan di dalam aspek kelembagaan semuanya bersifat jangka menengah atau bahkan panjang. Akan tetapi, meskipun ini masalah lama juga tidak berarti bahwa ini bukanlah suatu masalah. Krisis kepercayaan terhadap pimpinan nasional, terhadap lembaga legislative, judikatif dan TNI Nampak sangat mencolok. Dan kekacauan social dengan berbagai macam pertentangan, atau antar suku, antar daerah, antar agama masih marak.
Jalan keluar dalam penyelesaian kasus krisis moneter ini, terlebih dahulu perlu adanya suatu titik balik, suatu turning point, dari pesimisme menjadi optimism, dari ketidak percayaan menjadi percaya, dari tanpa harapan menjadi penuh harapan. Titik balik ini terjadi di Negara Thailand dan Korea sebelum tanda-tanda untuk berhentinya krisis dan terjadinya pemulihan itu Nampak. Dan pada titik balik ini harus dimulai dari pimpinan nasional, dari pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat dengan semua unsur-unsurnya di dalam negeri dan yang dipercaya oleh Negara-negara maju serta Negara-negara lain dan lembaga-lembaga multilateral, para kreditor serta investor yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk bangkit kembali. Di Korea dan Thailand titik balik ini terjadi dengan pergantian pemerintahan. Di Indonesia pimpinan nasional telah ganti tetapi masih banyak yang menunjukkan sifat kepanjangan dari yang lama. Dan diharapkan pada Pemilu untuk anggota DPR dan untuk Presiden dapat menjadi pemicu terjadinya “turning point ” tersebut.

With the Name of LOVE

Sabtu, 28 Juni 2008

Download PC MAV FN 1.4

Senin, 23 Juni 2008

Flashku sayang

DAMPAK SOSIAL KRISIS MONETER TAHUN 1997 DI INDONESIA

Jumat, 06 Juni 2008

Software Translate Indonesia-Inggris dan sebaliknya (The Best)

Kuliah di UNJ

Penerjemahan

LA VIDA LOCA

Lord Deddy